cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM" : 6 Documents clear
KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN SENGKETA TANAH MAGERSARI M. Syamsudin
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.91

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mengkaji isi putusan hakim tentang sengketa tanah Magersari, Yogyakarta, dengan mempertanyakan apakah majelis hakim sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada hukum formil dan materiil. Penelitian ini tergolong kajian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. Hasil kajian menunjukkan bahwa isi putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG dan sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG. Akan tetapi jika dilihat dari aspek keadilan substansial, isi putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal tersebut dapat diukur dari tidak adanya yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat  Pertimbangan hukum, absennya doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, dan tidak ditemukannya penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kata kunci: keadilan substantif, keadilan prosedural, sengketa tanah.ABSTRACTThis analysis is intended to review the District Court’s Decision Number 74/PDT.G/2009/PN.YK regarding a case of land disputes in Magersari, Yogyakarta, whether the judges have considered all the legal facts revealed in the trial consistently and based on formal and substantive law. This is just an analysis of doctrinal law using a case approach. In the analysis, it shows that the judge’s decision has reflected procedural justice. It contains the conditions that must be present in a court decision as contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 and Article 184 HIR/195 RBG, and has the evidence revealed, as in accordance with Article 164, 153, and 154 HIR or 284, 180, and 181 RBG. On the other hand, the decision has not fully reflected substantive justice. This can be seen from the absence of jurisprudence referred to by the judge in making legal considerations, and the absence of doctrine or theory that forms the basis of legal reasoning as well as legal values that lives in the community. Keywords: substantial justice, procedural justice, land dispute.
DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA Steven Suprantio
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.92

Abstract

ABSTRAKMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi testimonium de auditu. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, contohnya putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.Kata kunci: hak asasi, daya ikat, testimonium de auditu.ABSTRACTThe Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation concerning witness matter in the Criminal Procedure Code, which is an admission to have testimonium de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUUVIII/2010 should be legally binding to everyone.Keywords: human right, binding force, testimonium de auditu.
INDIKASI KRIMINALISASI PEMBELA HAM DALAM SENGKETA AGRARIA Ria Casmi Arrsa
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.93

Abstract

ABSTRAKDikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PID/2013/PT.PLG yang menghukum dua pegiat hak asasi manusia merupakan indikasi terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang optik kajian sociolegal dalam menelaah Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG terhadap upaya perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum guna mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia. Putusan tersebut dinilai merupakan preseden buruk mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembelaan hak asasi manusia, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut justru berakhir pada praktik impunitas. Kata kunci: hak asasi manusia, sengketa agraria, kriminalisasi.ABSTRACTThe issuance of District Court’s Decision Number 250/Pid.B.2013/PN.PLG and High Court’s Decision Number 76/PID/2013/PT.PLG which punish two human rights defenders indicates criminalization measures to the activities of justice seekers in the agrarian sector. This analysis tries to answer to the socio-legal studies applied in reviewing both decisions towards legal safeguards within the framework of freedom of expression in public in order to prevent criminalization measures to human rights defenders. The decisions are seen as bad precedence considering that the criminalization measures could cause a cessation of human rights defenders’ activities, but then the violation of human rights precisely ends on the practice of impunity.Keywords: human right, agrarian dispute, criminalization.
RULE BREAKING DAN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEJABAT DAERAH Wahyu Nugroho
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.94

Abstract

ABSTRAKPutusan progresif Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup melegakan bagi penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah. Putusan tersebut menghilangkan frase “persetujuan tertulis Presiden atas permintaan penyidik” dan “jangka waktu 60 (enam puluh) hari” pada Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah masing-masing ayat (1) dan ayat (2). Prinsip negara hukum (legal state) di antaranya bercirikan equality before the law dan independent judiciary akan terganggu manakala proses penyelidikan dan penyidikan bagi pejabat daerah harus melalui izin tertulis dari Presiden. Paradigma hukum progresif adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu aparat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh pejabat daerah. Penulis menilai positif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 sebagai kontribusi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata kunci: hukum progresif, tindak pidana korupsi, Mahkamah Konstitusi, pejabat daerah.ABSTRACTThe Progressive Decision Number 73/PUUIX/2011 of the Constitutional Court which approves several petition of Law Number 32 of 2004 on Regional Government has become a relief for police investigators and prosecutors in efforts of eradicating corruption committed by local officials. The decision eliminates the phrase “written approval by the President at the request of the investigator” and “period of 60 (sixty) days” in article 36 of Law on Local Government, in each paragraph (1) and paragraph (2). The principles of Legal State, which are the equality before the law and an independent judiciary, will be disturbed when the investigation of local officials must first pass a written permission of the President. The progressive law paradigm is one of the approaches used by law enforcement agencies in efforts of eradicating corruption which include corruption committed by local officials. The author considers positively to the Constitutional Court’s Decision Number 73/PUU-IX/2011 as a contribution to the efforts of corruption eradication in Indonesia. Keywords: progressive law, corruption, Constitutional court, local official.
KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS Janpatar Simamora
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.90

Abstract

ABSTRAKSecara teori, jaksa penuntut umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktik selama ini, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsipprinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kata kunci: putusan bebas, kasasi, negara hukum, kepastian hukum.ABSTRACTIn theory, a public prosecutor is not permitted to file an appeal against acquittal as set forth in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice these days, from a few cassation filed against acquittal, some of which were given by the Supreme Court. The thing is the prohibition of filing an appeal against acquittal seems to have multiple interpretations that lead to differences in its application. This condition does not conform to the principle of rule of law, especially in the efforts to achieve legal certainty. On this basis it is then through the Decision Number 114/PUU-X/2012, the Constitutional Court stated that the phrase: “except against acquittal,” as contained in Article 244 of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, is inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the Constitutional Court’s legal reasoning, the prohibition of appeal against acquittal filed by the prosecutor could not provide such a usual legal remedy against acquittal and also eliminate the function of the Supreme Court as the court of appeal against acquittal. Thus, legal certainty and the principle of equality before the law could be obtained.Keywords: acquittal, cassation, rule of law, legal certainty.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA Puguh Windrawan
Jurnal Yudisial Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i1.95

Abstract

ABSTRAKPendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan lembaga negara serta komisi negara bisa ditelaah melalui beberapa putusannya. Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Putusan terhadap keberadaan tiga lembaga tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan tafsir hukum yang harus dikritisi. Dengan melihat tiga putusan terkait, Mahkamah Kontitusi menunjukkan bahwa yang bisa disebut sebagai lembaga negara adalah lembaga yang memang disebutkan secara nyata dalam UUD 1945. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus dilihat secara kritis. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi saat menyidangkan perkara terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Pada putusan pertama, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara, akan tetapi dalam putusan selanjutnya menyatakan bukan sebagai lembaga negara. Di lain sisi, Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tugas kewenangannya juga bisa menyidangkan perkara berkaitan dengan lembaga negara. Meskipun, lembaga negara tersebut sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Kata kunci: lembaga negara, komisi negara, Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTThe Constitutional Court’s viewpoint regarding the respective positions of some commissions as state institutions can be explored from its decisions Number 005/PUU-IV/2006, 006/PUU-IV/2006, and 030/SKLN-IV/2006. The three decisions set forth the issues of position of three institutions, which are the Judicial Commission, the Truth and Reconciliation Commission, and the Indonesian Broadcasting  Commission. From these decisions, there seem to be a question of legal interpretation that should be criticized. In these decisions, the Constitutional Court indicates that a state institution is that has been raised in the 1945 Constitution. Besides, there is another thing to stress. The Constitutional Court’s inconsistency the ruling of the case related to the Indonesian Broadcasting Commission must be considered as well. In its original decision, the Constitutional Court regards the Indonesian Broadcasting Commission as a state institution, but in the subsequent decisions, it does not. Indeed the Constitutional Court has the authority to review cases of a state institution, even when they both (the court and the commission) have equal positions in the constitutional state structure. Keywords: state institution, state commission, Constitutional Court.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue